Kebijakan progresif pemerintah adalah kunci utama dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian berkelanjutan di Indonesia. Transformasi menuju sistem pertanian yang ramah lingkungan dan berkeadilan tidak dapat terwujud tanpa kerangka regulasi dan insentif yang kuat. Kebijakan ini harus mampu memfasilitasi petani untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan, memastikan ketersediaan sumber daya, dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk ramah lingkungan.

Salah satu bentuk kebijakan progresif yang efektif dalam mendukung pertumbuhan pertanian berkelanjutan adalah pemberian subsidi atau insentif bagi petani yang beralih ke praktik organik atau ramah lingkungan. Ini bisa berupa subsidi pupuk organik, bantuan alat pertanian yang efisien, atau keringanan pajak. Pemerintah juga dapat mempermudah akses petani terhadap kredit berbunga rendah untuk modal awal perubahan metode tanam. Misalnya, Kementerian Pertanian pada awal tahun 2024 meluncurkan program “Dana Tani Lestari” senilai Rp500 miliar yang dikhususkan untuk mendukung pertumbuhan pertanian organik di daerah sentra produksi beras.

Selain insentif finansial, kebijakan progresif juga mencakup penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan. Investasi dalam riset varietas tanaman yang tahan hama dan penyakit, namun tetap produktif, atau pengembangan teknologi irigasi yang efisien, sangat penting. Pemerintah juga perlu memperkuat peran penyuluh pertanian untuk mendampingi petani dalam transisi menuju pertanian berkelanjutan, memberikan pelatihan teknis dan bimbingan lapangan. Pada November 2024, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengumumkan alokasi dana penelitian sebesar Rp100 miliar untuk pengembangan bibit unggul pertanian berkelanjutan yang beradaptasi dengan iklim tropis.

Terakhir, kebijakan progresif juga harus membuka dan mempermudah akses pasar bagi produk pertanian berkelanjutan. Ini bisa dilakukan melalui sertifikasi produk organik yang terstandarisasi, kampanye edukasi kepada konsumen tentang manfaat produk berkelanjutan, serta memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha hilir. Dengan demikian, kebijakan yang terintegrasi dan berpihak pada keberlanjutan adalah tulang punggung dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian berkelanjutan di Indonesia, menjamin ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.